Jayapura – “Maksud dan tujuan Kemendagri sebenarnya baik. Elit-elit di Papua juga harus paham makna dan arti dari Pj, Plt, Pjs dan Plh dengan melihat momen dan beberapa iven besar, salah satunya adalah PON XX,” kata Ali Kabiay, tokoh pemuda di Kota Jayapura, Sabtu (26/06).

“Sehingga Mendagri mengambil suatu keputusan yang tepat untuk menunjuk Sekda Provinsi Papua yaitu Dance Julian Flassy sebagai Plh, yaitu pelaksana harian. Jadi, justru Sekda akan meringankan tugas sehari-harinya Gubernur Lukas Enembe bukan mengambil semua kewenangan, semuanya ada di dalam UU dan Konsitusi negara,” sambungnya.

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini Kemendagri melihat bahwa Gubernur Lukas Enembe perlu memulihkan kesehatannya, hingga sembuh total dan kembali menjalankan tugas lagi sebagai kepala daerah.

“Jadi, pendukung LE jangan salah kaprah. Kalau sampai pendukung LE , jubir Gubernur MRD dan Gubernur LE sendiri merasa terganggu dengan keputusan Kemendagri berarti patut di pertanyakan oleh masyarakat. Kenapa Gubernur LE dan semua pendukungnya merasa panik, dan terganggu dengan penunjukkan Sekda Papua sebagai Plh,” katanya.

Secara garis besar, Plh Gubernur Papua, Sekda Yance Yulian Flassy juga akan memiliki kemampuan untuk menandatangani dokumen – dokumen terkait keuangan, serta transparansi ,dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Provinsi Papua termasuk anggaran Otonomi Khusus.

“Kia semua sudah tahu bahwa selama dana Otsus dikucurkan di Papua, ada sebagian yang di korupsi oleh elit-elit di Papua dan hilang entah kemana. Jadi, kalau ada yang panik dan merasa terganggu dengan penunjukkan Sekda Papua sebagai Plh Gubernur Papua berarti patut kita pertanyakan, kalian takut apa,” katanya dengan nada bertanya.

“Sekali lagi saya mohon maaf, silakan teman-teman, kaka-kaka, abang-abang, dong menilai sendri, karena tidak mungkin kita bertanya kepada rumput yang bergoyang,” katanya lagi.

Ali Kabiay menegaskan bahwa semua tahu bahwa tujuan Kemendagri sudah jelas yaitu membantu dan mempercepat kinerja kerja Gubernur Papua menjelang PON XX dan iven-iven lainnya.

“Jadi, menurut hemat saya semua pendukung Gubernur Papua harus bersabar dan legowo untuk mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri. Jangan sampai apa yang dilakukan untuk memprotes keputusan Kemendagri malah menjadi boomerang untuk Bapak Gubernur Lukas Enembe sendiri,” katanya.(Man)