SENTANI – Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Kabupaten Jayapura mendesak agar pembayaran lahan venue PON XX dan jalan alternatif segera dibayar, sehingga tidak membuat masyarakat menjadi susah.

“Sebagai Ketua Peradilan Adat Suku Sentani dan Lembaga Adat Sentani, kami tidak campur urusan pemerintahan di Papua. Tetapi kami mau supaya hak-hak masyarakat adat Suku Sentani jangan diabaikan,” kata Ketua DASS Jackob Fiobetauw di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (08/01/2022).

Ia mendesak agar pembayaran hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan venue PON XX di Kabupaten Jayapura segera dibayarkan paling lambat Maret 2022. Karena pembangunan venue olah raga berstandar internasional sejak empat tahun terakhir, hal itu tidak kunjung untuk diselesaikan, malah terkesan dibiarkan. Hak masyarakat adat diabaikan, sementara yang lainnya diselesaikan.

“Kami minta segera dibayarkan, paling lambat Maret 2022. Karena kami berpikir dana untuk suksesnya PON XX itu sudah diberikan dan semua aset atau tanah adat sudah kami serahkan, seperti penggunaan Danau Sentani, lahan venue PON dan dusun sagu kami digusur untuk bangun jalan alternatif termasuk masyarakat adat yang terlibat dalam relawan dan tim,” desaknya.

Mengenai kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe, Jackob mengaku semua pihak sudah pasti sangat mendukung agar kesehatannya segera pulih kembali, sehingga hal itu perlu diperhatikan bersama-sama.

“Dan perlu kita ketahui, bahwa Bapak Gubernur Papua dalam kesehatannya terganggu dan kami lihat perlu ada orang yang membantu beliau. Supaya beliau fokus pada proses penyembuhan. Karena kami lihat tokoh seperti bapak gubernur sangat jarang ditemui di Tanah Papua. Ramah, rendah hati, dan suka membantu,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Jackob, janganlah memanfaatkan kebaikan dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Tetapi kita bersama-sama membantu proses kesembuhan beliau. Dan…oke, kalau kami dianggap bersalah, kami minta maaf kepada saudara-saudara, terima kasih,” katanya.(*)