Manokwari – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari mempertanyakan Polda Papua Barat sejauh mana penanganan kasus Yayasan Tipari yang diduga telah merugikan uang negara.

“Di akhir pekan pertama Februari 2022 ini, saya sebagai LP3BH Manokwari menjadi ingat untuk kembali mempertanyakan kepada Saudara Kapolda Papua Barat Irjen Pol.Dr.Tornagogo Sihombing dan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Sir.Reskrimsus) Kombes Pol.Romilus Tamtelahitu mengenai perkembangan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 kepada Yayasan Tipari di Teminabuan,” katanya.

Sejauh yang kami ketahui kasus ini dahulunya dilidik awal oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong. Kemudian oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong Erwin P.Saragih “dilimpahkan” kepada Polres Sorong Selatan (Sorsel).

“Belakangan Polres Sorsel, kasus ini kemudian dilidik lalu “dialihkan” lagi ke Dit.Reskrimsus Polda Papua Barat. Sehingga jika belakangan ada isu yang kami dapati bahwa kasus ini akan dikembalikan ke APIP untuk ditangani lebih dahulu, maka sangat mengherankan,” katanya di Manokwari, Papua Barat, Sabtu (12/02).

“Kenapa proses sejak tahun 2017 lalu sudah berjalan dan diduga keras ada kerugian negara, tapi pejabat yang mengelola anggaran tersebut tidak mengambil tindakan demi menghindari adanya kerugian negara berulang kali,” katanya dengan nada bertanya.

Selaku advokat dan pejabat penegak hukum, Warinussy ungkapkan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2003, dengan ini mendesak Polda Papua Barat untuk dapat segera menindaklanjuti proses hukum kasus Yayasan Tipari ini ke tahap selanjutnya, yaitu penyelidikan.

“Peningkatan tahapan proses hukum hingga penetapan tersangka kasus Yayasan Tipari akan memberi dampak positif bagi keseriusan Kapolda Papua Barat dan jajarannya dalam penegakan hukum di Tanah Papua, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tipikor Manokwari, Papua Barat,” desaknya.(*)