Catatan ini merupakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menkopolhukam RI di Jakarta.

Pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin, Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri untuk membicarakan operasi keamanan khusus di Papua dan alokasi anggaran negara untuk operasi ” teritorual dan tempur ” tersebut.

Saya tahu bahwa, Presiden Jokowi dan Menkopolhukam, dan orang – orang di lingkaran kekuasaan istana, yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Papua, sering kali tidak mendapat insight logis dan berkualitas tentang penataan kebijakan keamanan untuk Papua.

Meskipun banyak orang yang mengaku diri ahli keamanan di Papua, baik orang Papua sendiri maupun orang non Papua, dan mereka dekat dengan wakil presiden dan menjadi staf khusus untuk isu Papua, dan juga orang – orang Papua yang dekat dengan Menkopolhukam, dekat dengan petinggi BIN ( Badan Intelejen Negara ) dan dekat dengan Presiden Jokowi dan circle kekuasaannya, namun gagasan – gagasan mereka tentang penataan kebijakan keamanan di Papua, belum terlihat manfaat dan dampaknya.

Karena itu, sebagai seorang peneliti isu politik dan keamanan di Papua, saya ingin memberikan saran dan masukan singkat melalui surat terbuka ini, dengan menggunakan bahasa ilustrasi, disertai sedikit narasi pada beberapa poin pentingnya. Tujuannya agar hanya pembaca yang menggeluti isu keamanan di Papua, yang bisa menelah dengan baik dan bijak isu sensitif dalam tulisan ini.

Pertama, satu lahan tanah, untuk membangun sebuah rumah, namun ketika terdapat dua atau tiga desain gambar rumah tersebut, dan masing – masing designer, menganggap gambar desainnya yang tepat untuk membangun rumah tersebut, dan para designer ngotot untuk membangun satu rumah tersebut di atas satu lahan tanah, dengan gambar desain mereka masing – masing, maka rumah tersebut kemungkinan tidak akan selesai dibangun.

Ketika tongkat komando Panglima TNI dipegang oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, terjadi evaluasi terhadap kebijakan operasi keamanan di Papua. Panglima TNI menghapus kebijakan operasi keamanan KOGAB dan KODAL. Semua kebijakan operasi keamanan untuk Papua dibawah kendali operasi Pangdam Cenderawasih.

Ketika tongkat komando Panglima TNI berpindah ke tangan Jenderal TNI Andika Perkasa, dihidupkan kembali kebijakan operasi keamanan KOGAB dan KODAL.

Sulit dan complicated menghadirkan kedamaian dan kestabilan politik dan keamanan di Papua, kalau terlalu banyak desain gambar oleh para designer keamanan di Jakarta.

Kedua, para designer keamanan di Jakarta seperti Jenderal ( Purn) TNI Prabowo Subianto, Jenderal ( Purn) TNI Andika Perkasa, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ( KSAD), Jenderal TNI Agus Subiyanto, mereka perna melakukan tugas operasi di Papua tahun 1990 – an sampai awal tahun 2000 – an. Namun situasi keamanan di Papua saat mereka bertugas, dengan situasi sekarang sudah sangat jauh berbeda.

Kalau dulu para designer keamanan ini percaya bahwa kekuatan senjata dan pasukan terlatih, bisa mematikan iideologi nasionalisne. Maka doktrin keamanan seperti itu sudah basi dan keliru di era saat ini. Kekuatan alutsista secanggih dan semodern apapun, tidak bisa mematikan ideologi. Belajar dari kegagalan Amerika Serikat di Vietnam dan di Afghanistan.

Ketiga, sebesar apapun uang negara yang dikeluarkan untuk operasi keamanan khusus di Papua, uang hasil pajak rakyat Indonesia itu akan terbakar habis sia – sia, kalau Presiden Jokowi dan Menkopolhukam tidak menghapus kebijakan operasi keamanan khusus KOGAB dan KODAL di Papua.

Uang negara untuk membiayai pembangunan sebuah ” rumah ” dengan mengalokasikan rincian pembiayaan untuk tiga gambar desain rumah tersebut, maka rakyat Papua akan terus menjadi korban. Kekerasan politik akan semakin meluas, dan uang negara hasil pajak rakyat Indonesia akan terbuang sia – sia untuk suatu operasi keamanan yang sulit untuk dimenangkan.

Keempat, kebijakan operasi keamanan KOGAB dan KODAL di Papua, membuat situasi keamanan di Papua semakin memanas dan memburuk. Kekerasan berdarah semakin meningkat dan meluas. Nasionalisme Papua semakin tumbuh dengan subur dan bergulir mengkristal di hati dan pikiran generasi muda Papua.

Mengapa situasi Papua bisa seperti ini?.

Ini hasil dari kebijakan operasi keamanan khusus KOGAB dan KODAL yang gagal dan keliru. Ketika Presiden Jokowi dan Menkopolhukam percaya akan satu gambar desain keamanan, hasil rancangan designer Jakarta yang kurang memahami perkembangan terkini situasi keamanan di Papua, maka yang terjadi adalah kesalahan dalam target operasi.

Kesalahan dan kekeliruan negara dalam target operasi, akan membuat hubungan Jakarta dengan Papua semakin renggang, dan Jakarta akan semakin sulit merebut hati dan pikiran orang Papua.

Presiden Jokowi dan Menkopolhukam yang saya hormati, saya ini ” orang lapangan ” dalam pusaran konflik dan kekerasan di Papua. Jujur saya katakan bahwa pembunuhan terhadap Abubakar Kogoya / Tabuni di Mimika oleh apkam melalui operasi khusus KOGAB dan KODAL di bulan April 2024 lalu,, adalah tindakan keliru, tidak terukur dan tidak tepat. Ibarat tindakan mematikan api dengan menyiram minyak bensin.

Tindakan ini hanya mengulangi tindakan keliru dan salah target operasi terhadap pembunuhan Kelly Kwalik di Mimika tahun 2009.

Hipotesis saya ini, TARGET OPERASI YANG SALAH DAN KELIRU, bisa saya pertanggung jawabkan dengan detail dihadapan Bapak Presiden Jokowi dan Menkopolhukam, jika saya diberikan akses untuk bicara dan menguraikan hasil riset dan kerja kami di lapangan.

Terakhir saran saya, cukup satu gambar desain keamanan untuk Papua. Desain keamanan yang bisa menaklukan musuh tanpa letupan senjata.
Perkuat operasi ” cinta kasih ” dengan memfasilitasi pos – pos keamanan di seluruh pedalaman tanah Papua, melalui aktivitas kasih dan kebaikan oleh para anggota yang bertugas disitu.

Operasi keamanan ini akan jauh lebih efektif dan efisien merebut hati dan pikiran orang Papua, dibandingkan operasi habema yang berpotensi melahirkan titik – tiktik pusaran kekerasan baru. Dan akan semakin menyulut bara konflik dan kekerasan berdarah di Papua.

Demikian surat terbuka kami kepada Presiden Jokowi dan Menkopolhukam RI di Jakarta.

Oleh : Marinus Mesak Yaung

Dosen Universitas Cenderawasih