Narasi – narasi publik dalam agenda kontestasi kursi kekuasaan pemimpin daerah, seperti Papua tanah injil, jangan pilih yudas, kami mengalahkan orang – orang yang melawan Yesus, adalah contoh bentuk – bentuk politik identitas yang merusak demokrasi dan pembangunan negara bangsa.

Dalam konsep negara bangsa, identitas politik adalah kekayaan dan modal kejayaan negara. Tetapi politik identitas adalah ancaman terhadap kebhinekaan, persatuan dan integrasi bangsa.

Politik identitas menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa, karena politik identitas adalah salah satu akar utama, bangkitnya gerakan – gerakan etno – nasionalisme dibanyak tempat di dunia, termasuk di tanah Papua.

Ketika ada elit politik dan pendukungnya, yang memainkan politik identitas seperti Papua tanah injil, jangan pilih Yudas, melawan orang – orang melawan Yesus, sesungguhnya ada para elit yang sedang memberontak dan melawan semboyang Bhineka Tunggal Ika, dan ideologi Pancasila.

Tanpa disadari, dengan munculnya politik identas dalam pilkada Gubernur Papua, yang dimainkan para elit kristen, atas dukungan gereja dan umat kristen, maka dampaknya kekristenan bukan lagi agama damai, tapi agama anti kedaimaian dan anti toleransi.

Kekristenan menjadi ” agama batu sandungan ” bagi umat Tuhan yang lain. Yesus Kristus sebagai tokoh central dalam kekristenan, yang penuh kasih, pengampunan, dan cinta damai, tidak lagi menarik dan dikagumi banyak orang. Sehingga umat manusia tidak lagi tertarik dengan cerita dan kotbah – kotbah tentang Yesus Kristus.

Kekristenan di Papua kemudian akan menjadi “bantu sandungann” ancaman terhadap integrasi dan kedaulatan negara di Papua, jika pemimpin Papua terpilih adalah hasil dari praktek politik identitas.

Kita setuju 𝗣𝗮𝗽𝘂𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗮𝗵 𝗶𝗻𝗷𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸. Karena sebagai identitas politik, 𝗸𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗧𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗮𝗺𝗮𝗻𝗮𝗵 𝗸𝘂𝗿𝘀𝗶 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗸𝗶𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻, akan selalu menjadi pengingat untuk 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗸𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 dan 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘀𝗲𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴 – 𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘆𝗮𝗹𝗮𝗵𝗴𝘂𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻. Karena hidup kita harus menjadi injil yang dilihat anak buah kita dan orang banyak.

Tetapi kalau Papua tanah injil, dijadikan alat politik identitas, untuk rebut kursi kekuasaan, maka sudah pasti akan timbulkan polarisasi di masyarakat dan pembelahan sosial yang meluas. Pada akhirnya, masyarakat terjebak dalam lingkaran setan permusuhan dan kebencian.

Kami menolak politik identitas berbasis agama seperti Papua tanah injil. Karena ini bentuk politik identitas memalukan orang kristenan dan ancaman keamanan negara bangsa, yang harus dicegah dan dihentikan dalam pilkada Gubernur Papua tahun 2024 ini.

Sudah banyak kisah tersajikan, pemimpin nasional dan daerah yang terpilih melalui politik identitas, lazimnya dibanyak tempat, hanya akan berpihak kepada dirinya, keluarganya dan kelompoknya.

Provinsi Papua tidak mungkin memiliki masa depan yang baik, jika Gubernur Papua, adalah pemimpin hasil politik identitas berbasis agama dan teritorial kesukuan. Kita orang Kristen bertanggungjawab.

Oleh : Marinus Yaung

Warga Kota Jayapura, Papua.