Satu Nyawa Manusia Papua Sangat Berharga di mata bangsanya dan Tuhan

Syukur BagiMu Tuhan

ULMWP mengecam keras tindakan penyiksaan kejam dan penembakan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Indonesia melalui anggota TNI dan POLRI terhadap orang asli West Papua dengan 3 (tiga) peristiwa pada waktu yang sama pada 3 (tiga) tempat yang berbeda di West Papua.

Pada tanggal 3 September seorang anggota TNI Pratu Terian Barusa (TNI-AD, Pomdam XVII/Cenderawasih) telah melakukan penembakan terhadap Lambret (Obet), seorang warga sipil yang bekerja sebagai juru parkir di sala satu toko di Entrop, kota Jayapura West Papua. Dari peristiwa tadi telah mengakibatkan juru parkir, Obet meninggal dunia di tempat kejadian.

Pada tanggal yang sama juga telah terjadi penangkapan dan penyiksaan secara brutal oleh anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan seorang warga sipil atas nama Victro Deyal meninggal dunia di Polres Yahukimo. Korban di tangkap tanpa ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian Indonesia. Selama di tahanan anggota polisi di duga melakukan penyiksaan keji kepada korban hingga meningga dunia. Keluargapun kaget ketika jenazah diantarkan oleh pihak Polres ke rumah korban.

Pada hari yang sama penembakan dan pembunuhan juga terjadi kepada OAP, seorang oknum TNI bernama Praka Petrus Muenda, anggota Kodim 1715 Yahukimo ditembak mati oleh sesama anggota TNI, Kapten Inf. Jhon (Dantim Satgas Ketapang Swasembada BAIS) di Waris, Keerom West Papua.

Melihat peristiwa demi peristiwa ini, Tuan Menase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP menyampaikan turur berduka kepada keluarga korban. Ia juga menegaskan bahwa, “Satu nyata manusia Papua sangat berharga di dalam kehidupan keluarganya, di tengah bangsa Papua dan di mata Tuhan sebagai pencipta Manusia. Tiga peristiwa pembunuhan ini, banyak peristiwa dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama 62 tahun (1963-2025) menunjukan bahwa tidak ada jaminan masa depan orang asli Papua hidup bersama dengan Indonesia. Orang Papua baik yang bekerja dalam sistem penjajahan Idoensia sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun anggota TNI/POLRI tetap ada dalam ancaman kematian.”

Seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia selama ini, dilandasi oleh sikap superior dan penuh rasisme yang telah mengurat-akar dalam seluruh sel kehidupan berbangsa. Mereka melihat orang Papua bukan sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri. Pemerintah Indonesia selalu melihat orang asi Papua sebagai musuh yang harus di basmi demi untuk menduduki dan menguasai sumber daya alam yang ada di Tanah Papua.

ULMWP kami menghimbau Rakyat Papua, untuk tetap menjaga diri. dan jangan mempercayai dan menggantungkan harapan hidup dan masa depan tanah ini kepada bangsa Indonesia dan bangsa manapun.

Sehubungan dengan tiga peristiwa penyiksaan oleh anggota Polres Yahukimo, dan oleh anggota TNI di Jayapura dan Waris-Keerom, ULMWP meminta pimpinan Instansi terkait untuk memberikan seberat-beratnya dan memecat pelaku penyiksaan dan pembunuhan dari institusi satuan mereka masing-masing.

Perhatian Komunitas Internasional dan Apresiasi kepada rakyat dan Pemimpin Pacifik

Menyadari ancaman yang kian nyata pada manusia (Genosida), budaya (Etonosida) dan hutan (Ekosida) di West Papua, ULMWP menyerukan kepada para pemimpin Melanesia, Pacifik dan para pemimpin Dunia internasional untuk mengambil tindakan konket dalam proses penyelesaikan konflik berkepanjangan di West Papua.

Tuan Octovianus Mote, Wakil Presiden Eksekutif ULMWP menyampaikan, “apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pemimpin politik Pacifik serta pemimpin adat, Gereja (PCC), LSM, mahasiswa dan rakyat yang dalam 10 tahun terakhir ini, sejak pertemuan PIF di Port Moresby PNG September 2015 hingga pertemuan para pemimpin pacific di Honiara Solomon Islands pada September 2025, terus memberikan perhatian dan dukungan bagi hak penentuan Nasib sendiri dan keprihantinan atas ancaman dan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup yang terjadi di West Papua.”

Demikian media release ini dikeluarkan dalam menyikapi situas penyiksaan dan pembunuhan yang terjadi di West Papua.

Dikeluarkan di Jayapura, West Papua 11 September 2025.

Oleh : Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP

Tinggalkan komentar