Melihat perspektif MRP sebagai lembaga kultural yang harus setia kepada NKRI

Majelis Rakyat Papua ( MRP ) adalah lembaga kultural rakyat Papua yang lahir dari amanat UU Otonomi Khusus (Otsus) nomor 21 tahun 200, amanat MRP itu terletak pada pasal 77, PP 54 dan Junto 64. Namun MRP juga tidak mempunyai kewenangan yang lebih untuk menentukan keputusan dan aspirasi dari rakyat Papua, dalam nomenklatur MRP. MRP hanya di berikan tugas sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi sebagai … Lanjutkan membaca Melihat perspektif MRP sebagai lembaga kultural yang harus setia kepada NKRI

Marinus Yaung : RDP oleh MRP, kebutuhan rakyat atau elit Papua?

Agenda rapat dengar pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua (MRP) : Kebutuhan Rakyat Papua atau Kebutuhan elit Papua ? MRP masih dibutuhkan atau segera dibubarkan ? Para kepala daerah yang menolak RDP tentang evaluasi implementasi otonomi khusus (Otsus) Papua oleh MRP pada November ini karena mungkin mereka sadar agenda ini hanya untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran belanja APBD dan Dana Otsus Papua tahun anggaran 2020. Pemerinta … Lanjutkan membaca Marinus Yaung : RDP oleh MRP, kebutuhan rakyat atau elit Papua?

Ini pendapat tokoh Papua tentang MRP yang menggelar RDPU

SENTANI – Salah satu tokoh Papua William Guntur Sawaki berpendapt bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyai tugas dan wewenang hanya memberikan pertimbangan, saran dan menyalurkan aspirasi bukan hal lainnya atau menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) belakangan ini ramai dibicarakan. “Kalau kita lihat dari nomenklatur MRP, majelis itu kan sebenarnya tugasnya hanya memberikan pertimbangan, saran walaupun dibalik itu ada afirmasi, artinya bahwa pertimbangan yang diberikan … Lanjutkan membaca Ini pendapat tokoh Papua tentang MRP yang menggelar RDPU

RDPU oleh MRP ditolak oleh masyarakat adat Animha

SENTANI – Rencana pelaksanaan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kabupaten Merauke ditolak dengan tegas oleh masyarakat adat di wilayah Animha dengan menggelar aksi demo. Demo penolakan ini dilakukan mulai dari Bundaran Libra dan berjalan kaki kearah Kantor Bupati Merauke. Para pendemo meminta rencana kegiatan tersebut dihentikan lantaran MRP dinilai tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat adat selama … Lanjutkan membaca RDPU oleh MRP ditolak oleh masyarakat adat Animha

Ketua LMA Port Numbay tolak RDPU MRP

SENTANI – Ketua Lembaga Adat Masyarakat (LMA) Port Numbay George Awi dengan tegas menolak pelaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan digelar oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). “RDPU tak sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih MRP adalah lembaga representatif dan tidak bisa langsung turun ke masyarakat,” katanya di Jayapura, Minggu. Menurut dia, RDPU harus ada tahapannya dan MRP harusnya berkoordinasi dengan para kepala daerah … Lanjutkan membaca Ketua LMA Port Numbay tolak RDPU MRP

Ini isi Maklumat Kapolda Papua terkait RDPU

SENTANI – Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw menerbitkan maklumat terkait akan dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) di 5 kabupaten. Maklumat Kapolda bernomor Mak/1/Xl/2020 tentang rencana RDPU pada masa pandemi COVID-19. RDPU ini dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) dimana sesuai UU Otsus tahun 2001 perpanjangan ditentukan oleh masyarakat Papua. Dengan akan dilaksanakannya RDPU tersebut, Kapolda Papua … Lanjutkan membaca Ini isi Maklumat Kapolda Papua terkait RDPU

Wali Kota Jayapura tolak RDPU MRP di wilayah adat Port Numbay

SENTANI – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM menegaskan menolak dilaksanakannya rapat dengar pendapat umum (RDPU) di wilayah adat dan pemerintahan Port Numbay oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Otonomi Khusus (Otsus). Penolakan ini sengaja disampaikan oleh mantan Kadistrik Abepura itu ketika membacakan kesimpulan hasil rapat koordinasi yang diikuti forkopimda Kota Jayapura, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan para kepala kampung, di … Lanjutkan membaca Wali Kota Jayapura tolak RDPU MRP di wilayah adat Port Numbay

Bupati Merauke harap rencana RDPU tidak menyimpang

SENTANI – “Kalau menyimpang dari NKRI terpaksa dibubarkan,” kata Bupati Merauke Frederikus Gebze kepada wartawan di Merauke, Kamis. Ia tegaskan rencana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang bakal di gelar di Merauke oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak menentang dan menyimpang dari NKRI. Karena menurut dia, RDPU Otsus harus murni untuk mengevaluasi keberlangsungan Otsus yang sudah berjalan selama ini, bukan untuk … Lanjutkan membaca Bupati Merauke harap rencana RDPU tidak menyimpang

Wakil Bupati Jayapura pimpin apel gelar pasukan antisipasi bencana alam

SENTANI- Apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan penanganan bencana alam di Kota dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Jayapura, Papua, Kamis pagi. Dipimpin langsung Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro yang dihadiri Dansat Brimob Polda Papua Kombes Pol Drs. Godhelp Cornelis Mansnembra, Kapolres Jayapura AKBP Dr. Victor Dean Mackbon SH., S.IK., MH., M.Si, Kapolresta Jayapura AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK, Forkopimda Kota … Lanjutkan membaca Wakil Bupati Jayapura pimpin apel gelar pasukan antisipasi bencana alam

Bupati Jayapura dengan tegas tolak RDPU oleh MRP di wilayah adat Tabi

SENTANI – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dengan tegas menolak rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang akan diselenggarakan di wilayah Tabi khususnya di Kabupaten Jayapura. Hal itu di sampaikan Mathius, saat di temui usai acara peringatan HUT ke-9 Partai Nasdem di Hotel Horison, Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu. “Kami sudah selenggarakan … Lanjutkan membaca Bupati Jayapura dengan tegas tolak RDPU oleh MRP di wilayah adat Tabi