SENTANI – Otonomi Khusus (Otsus) dinilai belum mengakomodir soal peradilan adat sehingga bisa mengatur tata kehidupan masyarakat asli Papua selain menggunakan hukum positif. Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda di Kota Jayapura, Sabtu mengatakan seharusnya dalam UU Otsus dan aturan turunannya ada hal yang spesifik soal hukum dan peradilan adat. “Saya hanya mau bicara soal peradilan adat (suku sentani). Kita semua di … Lanjutkan membaca Otsus belum mengakomodir soal peradilan adat

JAYAPURA – Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa di Kota Jayapura Waila Tabuni menilai rakyat kecil di kampung-kampung harusnya lebih menikmati Otonomi Khusus (Otsus) sehingga bisa merasakan sentuhan percepatan pembangunan. “Masyarakat di kampung-kampung sangat butuh pembangunan, mereka juga ingin rasa Otsus itu seperti apa,” katanya di Kota Jayapura, Jumat menanggapi polemik Otsus yang sedang mengemuka. Sebagai orang tua atau kepala suku yang dipercayakan untuk mengatur masyarakatnya … Lanjutkan membaca Waila Tabuni : rakyat kecil harusnya yang menikmati Otsus

SENTANI – Kesepakatan empat tokoh adat dan pemuda dari lima wilayah adat di Papua yaitu meminta agar Otonomi Khusus (Otsus) untuk terus dilanjutkan dan pemerintah pusat harus melaksanakan audit secara keseluruhan penggunaan dana tersebut. Permintaan untuk Otsus audit dan dilanjutkan itu mengemuka saat, para tokoh adat dan pemuda itu menggelar rapat tertutup dalam forum yang diberi nama Forum Suara Adat Papua yang dilaksanakan di Koya … Lanjutkan membaca Kesepakatan para tokoh adat dan pemuda Papua terkait Otsus

SENTANI – Para tokoh pegununngan dan pesisir di Provinsi Papua sampaikan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) khususnya keberlanjutan pendanaan perlu dilanjutkan untuk bangun provinsi paling timur Indonesia itu. Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi mengaku selaku orang tua melihat bahwa di wilayah pegunungan dengan belasan kabupaten masih banyak ketertinggalan sehingga butuh sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan oleh pemerintah. “Kami … Lanjutkan membaca Para tokoh pegunungan dan pesisir sampaikan Papua butuh Otsus

JAYAPURA – Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua membentuk tim pemantau pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 11 kabupaten yang ada di provinsi paling ujung timur Indonesia itu. Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua dan Papua Barat Frits B Ramandey, S.Sos, MH mengatakan guna memastikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM, dalam kaitan dengan hak memilih sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara. … Lanjutkan membaca Komnas HAM Papua bentuk tim pemantau pilkada