Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (15/07). “Alhamdulillah, hari ini Revisi Undang undang Otonomi Khusus no. 21 Tahun 2001, revisinya sudah disahkan di DPR,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, sebenarnya dari … Lanjutkan membaca RUU Otsus Papua disahkan DPR, Mahfud MD: Dana Otsus untuk Kesejahteraan Papua

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/07). “Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan … Lanjutkan membaca Menko Polhukam jelaskan kebijakan Papua kepada para diplomat Indonesia

Jayapura – Kader Barisan Militan Demokrat (BMD) Papua meminta agar nama-nama kader yang berpotensial ditentukan oleh pimpinan Partai Demokrat Pusat guna mengisi calon Wakil Gubernur (cawagub) Papua, sepeninggal Klemen Tinal yang mangkat karena sakit. “Kami minta agar nama-nama calon Wakil Gubernur atau wagub yang diusulkan itu, dikirim ke Jakarta kemudian Demokrat Pusat yang tentukan siapa yang layak dan tepat,” kata Ketua Kader Barisan Militan Demokrat … Lanjutkan membaca BMD : kader potensial ditentukan oleh Demokrat pusat isi cawagub

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua telah masuk pada tahap pengambilan keputusan. Tentu, berbagai dinamika telah dilalui, baik pro maupun kontra terkait Perubahan Kedua terhadap UU ini. Kepada media, menurut Yan P. Mandenas, itu adalah hal yang biasa dalam konteks kita bernegara. Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra yang juga adalah wakil ketua Pansus RUU … Lanjutkan membaca Yan Mandenas : Harapan besar dibalik perubahan kedua UU Otsus Papua

Masyarakat Papua patut berterima kasih kepada Pemerintah RI, bahwa meskipun Otonomi Khusus (Otsus) Papua baru lahir pada tahun 2001, tetapi kebijakan negara ini lahir dari suatu proses yang cukup panjang sejak 1 Mei 1963. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan mengenai mengapa hanya dua pasal dalam Undang-Undang Politik ini yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi … Lanjutkan membaca Freddy Numberi : Memaknai kewenangan khusus Otonomi Papua sebagai “one country Indonesia” dengan dua sistem

UU 21/tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan Undang-Undang Politik yang awalnya melibatkan seluruh masyarakat Papua (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi dan para intelektual serta generasi milenial) dalam pembahasan maupun penyusunannya, sehingga lahirlah UU Otsus 21/tahun 2001 tersebut. Pada tataran hubungan internasional maupun nasional UU Politik ini berpengaruh karena kasus kembalinya Papua ke NKRI melibatkan banyak negara didunia, terutama PBB, AS, … Lanjutkan membaca Freddy Numberi : Kewenangan khusus Otsus Papua kenapa dikebiri?

UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan kompromi politik pada hubungan internasional, serta jalan tengah dari upaya pemerintah Republik Indonesia mengatasi akar masalah yang timbul di masa lalu.Rezim pemerintah silih berganti, namun persoalan-persoalan di Papua tidak diselesaikan dengan baik dan tuntas serta sering mengundang kritikan dari luar negeri. Contoh yang paling kasat mata adalah pelanggaran HAM. Sebagai bangsa kita sedih bahwa hal itu masih terjadi, … Lanjutkan membaca Makna UU 21/2001 revisi II bagi OAP

Jakarta – Anggota Komisi I DPR-RI yang juga politisi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si yang akrab disapa YPM meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) lebih proaktif dan bersinergi dengan Satgas COVID-19 atau satuan tugas lainnya, untuk mengontrol perkembangan dan penyebaran informasi terkait penyebaran pandemi COVID-19 dan varian barunya. “Diharapkan bahwa informasi terkait perkembangan COVID-19 yang tersebar di publik adalah benar, serta didasarkan … Lanjutkan membaca YPM: minta Kemkominfo proaktif penyebaran informasi penanganan COVID-19

Nabire – Para calon kepala daerah (cakada) di Kabupaten Nabire diimbau ciptakan suasana yang aman dan nyaman kepada para pendukung dan simpatisannya jelang pemilihan suara ulang (PSU) pada 28 Juli 2021. “Iya, imbauan ini disampaikan Pak Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung Supono bersama tim dan jajaran Polres Nabire saat bertemu dengan para calon kepala daerah,” kata AKP Budi Santoso, salah satu koordinator … Lanjutkan membaca Cakada Nabire diimbau ciptakan suasana yang aman jelang PSU

Sentani – Habel Sawaki SH, M.Han selaku tokoh Pemuda Papua mempertanyakan kapasitas saudara Rivai Darusman,SH selaku Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua Lukas Enembe. Habel mempertanyakan SK Pengangkatan sebagai Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua dan regulasi kedudukannya sebagai Jubir, karena hal itu telah diatur oleh pemerintah. “Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Kemudian diturunkan dalam bentuk … Lanjutkan membaca Legalitas Jubir Gubernur Papua dipertanyakan