Kedatangan Presiden Jokowi di Jayapura, Papua, di saat pilot susi air Mark Merthenz masih disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga, Papua yang sudah memasuki satu bulan lebih, dan juga adanya kampanye masif Benny Wenda dan ULMWP di blok Melanesia dan komunitas Pasifik, tentu membawa pesan khusus. Saya merasa perlu merespon kedatangan Presiden Jokowi dengan pesan khusus yang dibawanya dari perspektif hubungan internasional. Menurut … Lanjutkan membaca Fiji, Selandia Baru, Australia Dan Blok Melanesia Jangan Dikte Jokowi dan Indonesia

Surat terbuka saya kepada saudara Egianus Kogoya dan kelompok sipil bersenjatanya di tanah Ndugama, Papua Pegunungan. Aksi propaganda kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kamu pimpin sangat keliru dengan menyandera seorang warga negara Selandia Baru. Tindakan KKB Egianus Kogoya dengan melakukan penyanderaan terhadap Pilot Philips Marthenz dari Selandia Baru, untuk dijadikan instrumen propaganda dan diplomasi agenda Papua Merdeka, tidak akan efektif dan bahkan memperburuk citra KKB … Lanjutkan membaca Surat Terbuka Untuk Egianus Kogoya dari Marinus Yaung

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mulai bergulir masuk sejak tahun 2002 itu bersifat hot money. Uang yang disediakan dalam jumlah besar untuk Papua karena ada banyak darah manusia Papua yang telah dikorbankan atas nama pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena uang otsus Papua adalah hot money, maka uang ini berkarakter easy come easy go. Dalam sistem perbankan, istilah hot money dimaksudkan untuk uang yang bersumber … Lanjutkan membaca Membongkar Pola Aliran Dana Otsus Papua Ke ULMWP dan OPM

Adalah Wira Wesley Tama, pemuda belia 23 tahun kelahiran Arso Timur, Kabupaten Keerom. Ia biasa disapa Wesley. Kedua orang tuanya berasal dari Suku Yali, Kabupaten Yahukimo yang sudah puluhan tahun menetap di Arso Timur, Keerom. Di tempat ini mereka hidup membaur bersama warga dari berbagai daerah Nusantara lainnya yang mengikuti program transmigrasi nasional di era 1980-an. Pendidikan sekolah dasar hingga SMA dijalani Wesley di wilayah … Lanjutkan membaca Spirit Pemekaran Papua, Pemuda Suku Yali Ingin Meniti Karir Sebagai PNS di DOB

Jaringan Damai Papua (JDP) senantiasa menyerukan kepada para pihak yang terlibat konflik, baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) untuk segera menempuh jalan damai berbentuk dialog dan atau perundingan, guna menyudahi konflik bersenjata di seluruh Tanah Papua. Langkah mengangkat senjata dan saling tembak menembak diantara mereka sampai kapan pun tidak akan pernah bisa menyelesaikan … Lanjutkan membaca JDP Serukan Jokowi Pertimbangkan Dialog Kedamaian Hentikan Kekerasan di Papua

Jaringan Damai Papua (JDP) merasa prihatin terhadap kasus pembakaran sekitar 53 kios dan laporan pedagang campuran di Jalan Kompas Depan Lapangan Thomas Adik l, Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua pada Senin 12 Desember 2022. Berbagai laporan yang JDP terima, pembakaran itu terjadi dilakukan oleh kelompok massa pengunjung pasar. Faktor yang memicu adalah karena ada seorang warga yang diklaim dirinya mengalami gatal-gatal dan merasa pusing kepala sesaat … Lanjutkan membaca JDP Prihatin Dengan Pembakaran Puluhan Kios di Waghete

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari memberi catatan merah kepada Pemerintah Indonesia berkenaan dengan langkah perlindungan hak asasi manusia Orang Asli Papua (OAP) di Bumi Cenderawasih sepanjang tahun 2022 ini. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Indonesia menurut pandangan kami sebagai organisasi masyarakat sipil belum menjalankan amanat Pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 200 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu untuk … Lanjutkan membaca Catatan Merah Pemerintah Indonesia Bagi Perlindungan HAM OAP

Hari ini Senin, 21 November 2021, adalah hari dimana UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua lahir resmi. Hal itu ditandai dengan disahkan dan diundangkannya UU Otsus Papua tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kini sudah 21 Tahun, dan bagi saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mendesak agar pemerintah Presiden Joko Widodo … Lanjutkan membaca Presiden Jokowi Segera Dorong Pembentukan Pengadilan HAM di Jayapura

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah sebuah Undang Undang yang lahir pada situasi politik pasca reformasi di Indonesia sepeninggal berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Di dalam konsiderannya tercermin pandangan bahwa lahir kesadaran negara ini bahwa penyelanggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum … Lanjutkan membaca Otsus Lahir Untuk Penegakkan Hukum dan Penghormatan HAM