Mengelola Spirit Penataan Daerah untuk Kemuliaan Papua

Sepenggal 1 kalimat diatas adalah judul thesis master penulis ketika menempuh pendidikan di Flinders University, Australia di awal tahun 2000-an, dan sempat dipresentasikan di seminar Indonesia Project, the Australian National University, pada mid-Mei 2005. Pemikiran diatas terasa semakin relevan di hari-hari ini, ketika hadir pemikiran yang beragam dalam mensikapi kebijakan Negara atas penataan daerah di Tanah Papua saat ini. Kita menyadari, Penataan Daerah (pemekaran, pembentukan … Lanjutkan membaca Mengelola Spirit Penataan Daerah untuk Kemuliaan Papua

Interseksi Antara Kelompok Bersenjata dan Jaringan Terorisme di Indonesia

Kelompok kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam beberapa waktu terakhir ini terlihat terus meningkatkan volume serangan mereka kepada kekuatan pertahanan militer Indonesia namun juga kepada warga sipil dibeberapa daerah di Papua. KKB yang menyebutkan kelompok mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) ini melakukan serangan dan mengaku bertanggung jawab atas setiap serangan yang dilakukan, hal itu disampaikan oleh juru bicara kelompok melalui video singkat … Lanjutkan membaca Interseksi Antara Kelompok Bersenjata dan Jaringan Terorisme di Indonesia

Papua Tidak Akan Merdeka Karena Benny Wenda dan ULMWP Menolak Nasehat Negara-negara Afrika

Mengikuti pembentukan opini publik yang semakin menyesatkan dan menimbulkan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat Papua, yang didirigen oleh Dewan Gereja Papua, para elit, pejabat publik dan Bennny Wenda bersama organisasi ULMWP, tentang isu Daerah Otonomi Baru ( DOB) sebagai ancaman terhadap kemanusian dan isu perut bumi Papua, membuat saya berpikir untuk meresponinya. Mereka, elemen – elemen masyarakat sipil Papua, menolak kebijakan DOB dan implementasi … Lanjutkan membaca Papua Tidak Akan Merdeka Karena Benny Wenda dan ULMWP Menolak Nasehat Negara-negara Afrika

Paradoks Presidential Threshold

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang tertuang dalam UU Pemilihan Umum telah berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkali-kali pula uji konstitusionalitas soal ketentuan itu tidak diterima mahkamah. Pada Kamis (24/2/2022), upaya menghapus ambang batas pencalonan presiden kembali gagal. MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. MK … Lanjutkan membaca Paradoks Presidential Threshold

Alasan Rusia Menyerang Ukraina

Presiden Vladimir Putin pada tanggal 21 Februari 2022, mengatakan: “Ukraine is not just a neighbor. It is an inherent part of our history, culture and spiritual space – Ukraina bukan hanya tetangga. Ini adalah bagian yang Tak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan ruang spiritual kita”. Setelah perang dingin usai yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989, pada 24 Februari 2022 Rusia melaksanakan … Lanjutkan membaca Alasan Rusia Menyerang Ukraina

Perencanaan CEWERS Antisipasi Konflik Pelaksanaan Pemekaran Papua

Pendahuluan Memasuki tahun 2022 rencana Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua mengalami eskalasi dalam pembahasan. DOB Papua ini mulai dibahas dari kalangan ellit hingga masyarakat akar rumbut. Rencana Pemekaran ini sudah dibahas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di kutip dari republika.co.id Pemerintah menyatakan rencana untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua menjadi lima wilayah administrasi. Kelima provinsi yang diusulkan pemerintah tersebut adalah Papua … Lanjutkan membaca Perencanaan CEWERS Antisipasi Konflik Pelaksanaan Pemekaran Papua

Gagalnya Human Security di Tanah Papua

Jan Van Eechoud yang dijuluki “Bapa Papoea” (Vader der Papoea’s) dalam kesaksiannya, mengatakan:“Nieuw-Guinea is een hard en moeilijk land. An evil that white men curse with bitter emphasis when they live in it; yet ache for with an abysmal nostalgia when they leave it. – Nieuw-Guinea adalah tanah yang keras dan sulit. Kejahatan yang dikutuk orang kulit putih dengan pengalaman pahit ketika mereka hidup di … Lanjutkan membaca Gagalnya Human Security di Tanah Papua

Mencari Solusi Komprehensif Bagi Keamanan Manusia Di Tanah Papua

Bung Karno berkata: “Hukum itu berlaku buat segala zaman, buat segala tempat, buat segala warna kulit, buat segala agama dan ideologi…..Hak-Hak Asasi Manusia itu satu konstitusi yang dapat kamu banggakan, satu konstitusi yang dapat kamu teladani.” (sumber: Wawan Tunggul Alam, 2001:hal. 131) Meskipun kembalinya Papua dalam rumahnya yang bernama NKRI sesuai prinsip International “uti possidetis juris” , namun warisan kekerasan peninggalan kolonial Belanda sejak 1 … Lanjutkan membaca Mencari Solusi Komprehensif Bagi Keamanan Manusia Di Tanah Papua

Harapan Presiden Sukarno pada 1 Mei 1963

Pada saat Presiden Sukarno ke Irian Barat (Papua) setelah serah terima dari PBB ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, Bung Karno mengamanatkan sebagi berikut: Pada akhir sambutan Bung Karno, beliau mengharapkan bahwa dalam alam merdeka Indonesia, masyarakat Papua pasti adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikian juga sambutan Sekjen PBB U Thant, pada saat serah terima yang dibacakan oleh C.V. Narasimhan mewakili Sekjen PBB, digaris … Lanjutkan membaca Harapan Presiden Sukarno pada 1 Mei 1963

Komitmen UNHCR Untuk Menegakkan Keadilan di Indonesia

Setelah kehilangan Timor Timur harusnya menjadi pelajaran penting dalam mengubah kebijakan keamanan manusia di Indonesia, khusunya di Tanah Papua. (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Dari pengalaman masa lalu di Timor Timur, kita mengetahui betul bahwa setiap kekerasan yang terjadi pasti dimonitor dan dicatat dengan baik, meskipun kapasitas PBB untuk menginvestigasi kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak berdosa saat itu terbatas. Namun indikasi kearah sana terus … Lanjutkan membaca Komitmen UNHCR Untuk Menegakkan Keadilan di Indonesia