Senator RI imbau Bawaslu antisipasi kecurangan di Pilkada 2024

SENTANINEWS.ID – JAYAPURA- Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengimbau seluruh petugas panitia pemungutan suara (PPS) dan Bawaslu agar bekerja dengan baik dan mewaspadai praktik kecurangan di Pilkada Serentak 2024. “Beberapa hal yang perlu dicermati adalah daftar pemilih tetap (DPT). Panitia di TPS (tempat pemungutan suara) harus memastikan bahwa calon pemilih tidak bermasalah. Mereka terdaftar secara sah sebagai pemilih dengan … Lanjutkan membaca Senator RI imbau Bawaslu antisipasi kecurangan di Pilkada 2024

Kegiatan operasional BI ditiadakan pada pemungutan suara Pilkada 2024

SENTANINEWS.ID – JAKARTA – Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan kegiatan operasional BI ditiadakan pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024. Seperti dikutip dari Antaranews.com, Ramdan menuturkan di Jakarta, Selasa bahwa hal tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil … Lanjutkan membaca Kegiatan operasional BI ditiadakan pada pemungutan suara Pilkada 2024

Soal HAN, Komnas HAM Papua Hormati Proses Hukum

SENTANINEWS.ID – Jayapura Kota – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) Perwakilan Provinsi Papua menghormati langkah Polda Papua dalam penegakan hukum terhadap HAN, mantan kepala daerah dan calon Bupati Biak Numfor yang terjerat dugaan kasus asusila kepada anak laki-laki di bawah umur. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey, Selasa 26 November 2024 di Kota Jayapura, menjelaskan kasus yang menjerat HAN merupakan … Lanjutkan membaca Soal HAN, Komnas HAM Papua Hormati Proses Hukum

Tersangka Kasus Asusila, LSM KAMPAK Papua Minta Polisi Tak Berikan Penangguhan Penahanan Bagi HAN

SENTANINEWS – Jayapura Kota – LSM KAMPAK Papua, meminta kepada penyidik Reskrimum Polda Papua, untuk tidak memberikan penanguhan penahanan kepada mantan Bupati Biak inisal HAN, sebab pihaknya sering mendapat ancaman bahkan rumahnya dilempari oleh oknum yang diduga bagian dari kelompok pelaku. “Ini pidana murni jadi harus ditindak tegas, jadi jangan ada intervensi dari pihak manapun, sekarang yang bersangkutan sudah ditahan di Polda, kami minta yang … Lanjutkan membaca Tersangka Kasus Asusila, LSM KAMPAK Papua Minta Polisi Tak Berikan Penangguhan Penahanan Bagi HAN

Polda Papua Di Demo Massa Tuntut HAN Jangan Ditangguhkan

SENTANINEWS.ID – Jayapura Kota – Polda Papua yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pada Selasa pagi 26 November 2024 di demo massa dari Komunitas Pemuda Pemudi Papua Perubahan. Massa yang berjumlah sekitar 50 an orang itu mendesak agar Polda Papua agar tidak menangguhkan penahanan terhadap HAN, pejabat asal Kabupaten Biak Numfor selaku tersangka pelaku kasus kekerasan seksual terhadap remaja. “Kami … Lanjutkan membaca Polda Papua Di Demo Massa Tuntut HAN Jangan Ditangguhkan

Kampak Papua Dukung Polri Proses Kekerasan Seksual Di Biak

SENTANINEWS.ID – Biak – Komunitas Peduli Keadilan Biak, yang juga LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem menanggapi serius kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sesama laki-laki di Biak, Papua. Organisasi tersebut apresiasi sikap Polri dalam hal ini Polres Biak Numfor dan Polda Papua yang begitu serius tangani kasus kekerasan seksual kepada anak-anak. Johan Rumkorem menjelaskan pihaknya di Biak setelah kasus ini mencuat sangat mendukung Polres Biak Numfor … Lanjutkan membaca Kampak Papua Dukung Polri Proses Kekerasan Seksual Di Biak

Polri telah siapkan pengamanan pilkada di daerah rawan konflik

SENTANINEWS.ID – JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan persiapan pengamanan Pilkada 2024 di daerah-daerah rawan konflik. “Kami tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki,” ucap dia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin(25/11) Dikutip dari Antaranews.com, Jenderal Polisi Listyo Sigit mengatakan bahwa Polri telah memetakan … Lanjutkan membaca Polri telah siapkan pengamanan pilkada di daerah rawan konflik

KPU Kota Jayapura distribusikan 66 kotak suara ke Distrik Muara Tami

SENTANINEWS.ID – JAYAPURA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Papua mendistribusikan sebanyak 66 kotak suara ke tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di Distrik Muara Tami, Senin (25/11) Ketua KPU Kota Jayapura Martapina Anggai di Jayapura, Senin, mengatakan pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah (pilkada) pada hari pertama berfokus pada daerah yang berada di perbatasan RI-PNG yakni Distrik Muara Tami. “Jadi kami mendistribusikan logistik pilkada … Lanjutkan membaca KPU Kota Jayapura distribusikan 66 kotak suara ke Distrik Muara Tami

Yan Warinussy Nilai Langkah Polda Papua Sudah Tepat Soal HAN

SENTANINEWS.ID – Jayapura Kota – Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai langkah Polda Papua dalam menangani kasus pejabat berinisial HAN sudah tepat. “Langkah yang dilakukan Polda Papua, menurut pendapat orang itu berlebihan dan lainnya, it’s oke itu pendapat orang. Tetapi kalau dari sisi aturan dalam KUHAP nomor 8 tahun 1981 pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, … Lanjutkan membaca Yan Warinussy Nilai Langkah Polda Papua Sudah Tepat Soal HAN

Pengacara Kawakan Nilai Kasus HAN Tidak Etis Sebagai Pejabat Publik

SENTANINEWS.ID – Jayapura Kota – Pengacara kawakan sekaligus Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy menilai kasus yang menimpa kepada pejabat dengan inisial HAN sangat tidak etis, “Menurut saya, ini suatu hal yang tidak lazim dan tidak etis, tapi juga melanggar hukum, inikan masih dugaan, tetapi kalau dugaan itu terbukti benar di pengadilan,” katanya melalui sambungan telepon, Senin 25 … Lanjutkan membaca Pengacara Kawakan Nilai Kasus HAN Tidak Etis Sebagai Pejabat Publik