Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold yang tertuang dalam UU Pemilihan Umum telah berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berkali-kali pula uji konstitusionalitas soal ketentuan itu tidak diterima mahkamah. Pada Kamis (24/2/2022), upaya menghapus ambang batas pencalonan presiden kembali gagal. MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. MK … Lanjutkan membaca Paradoks Presidential Threshold