Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua telah masuk pada tahap pengambilan keputusan. Tentu, berbagai dinamika telah dilalui, baik pro maupun kontra terkait Perubahan Kedua terhadap UU ini. Kepada media, menurut Yan P. Mandenas, itu adalah hal yang biasa dalam konteks kita bernegara. Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra yang juga adalah wakil ketua Pansus RUU … Lanjutkan membaca Yan Mandenas : Harapan besar dibalik perubahan kedua UU Otsus Papua

Masyarakat Papua patut berterima kasih kepada Pemerintah RI, bahwa meskipun Otonomi Khusus (Otsus) Papua baru lahir pada tahun 2001, tetapi kebijakan negara ini lahir dari suatu proses yang cukup panjang sejak 1 Mei 1963. Akhir-akhir ini terjadi perdebatan mengenai mengapa hanya dua pasal dalam Undang-Undang Politik ini yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi … Lanjutkan membaca Freddy Numberi : Memaknai kewenangan khusus Otonomi Papua sebagai “one country Indonesia” dengan dua sistem

UU 21/tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan Undang-Undang Politik yang awalnya melibatkan seluruh masyarakat Papua (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi dan para intelektual serta generasi milenial) dalam pembahasan maupun penyusunannya, sehingga lahirlah UU Otsus 21/tahun 2001 tersebut. Pada tataran hubungan internasional maupun nasional UU Politik ini berpengaruh karena kasus kembalinya Papua ke NKRI melibatkan banyak negara didunia, terutama PBB, AS, … Lanjutkan membaca Freddy Numberi : Kewenangan khusus Otsus Papua kenapa dikebiri?